PENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAERAH, DEMI KOTA JAMBI TERKINI

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) terus bergiat Dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak daerah khususnya sektor pajak reklame, sembari terus berinovasi melakukan penertiban dan penindakan terhadap media-media reklame yang penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "hari ini senin 8 Juli 2019 kami melakukan tindakan peringatan untuk percepatan peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame. untuk media reklame yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak reklame maka akan kami lakukan penempelan stiker peringatan, ada juga yang kami lakukan penertiban". Penertiban reklame yang dilakukan hari ini hingga terus menerus kami lakukan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibanya membayar pajak reklame pada Pemerintah Kota Jambi.
harapannya semakin dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak relame/penyelenggara reklame dalam pemenuhan kewajibannya dibidang perpajakan daerah, selanjutnya penindakan ini juga dimaksudkan memberikan rasa keadilan kepada penyelenggara reklame yang sudah memenuhi kewajibannya, serta kami mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang sudah taat dan tepat waktu dalam membayar pajak bersama-sama kita bangun kota jambi.
Subhi Kepala BPPRD Kota Jambi mengatakan Pajak reklame merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah disektor Pajak Daerah, saya menghimbau agar kepada seluruh wajib pajak reklame sesuai dengan peraturan daerah Kota Jambi nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah bahwa dalam penyelenggaraan reklame ada kewajiban yang harus dipenuhi yaitu pajak rekalme, laksanakan kewajibanya terlebih dahulu baru tayang media reklamenya".
BPPRD selama ini terus berupaya menggugah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak karena dengan membayar pajak berarti ikut membangun kota jambi TERKINI.
Penertiban dan penindakan ini akan terus dilakukan terhadap objek pajak reklame diseluruh wilayah Kota Jambi dalam rangka menegakkan aturan yang ada, serta BPPRD tidak akan berhenti melakukan penertiban terhadap media reklame yang tidak memenuhi kewajibannya Pajak Kito untuk membangun Kota Jambi".