BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI TERIMA KUNJUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI.

Optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi terus diupayakan oleh BPPRD kota jambi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, Guna percepatan pembangunan kota jambi, pada hari rabu 28 maret 2018 kementerian keuangan berkunjung ke BPPRD Kota Jambi, dalam rangka monitoring optimalisasi PAD disektor pajak dan retribusi daerah, dalam kesempatan itu perwakilan KEMENKEU menanyakan perkembangan pajak daerah kota jambi, langka-langka dan strategi BPPRD dalam rangka optimalisasi PAD disektor Pajak dan Retribusi serta meminta Masukan BPPRD Kota Jambi untuk kemenkeu.
Kepala BPPRD Kota Jambi , Subhi, Sos.MM menyampaikan “ sejak tahun 2011 penerimaan pajak naik secara signifikan sampai 2017. Berbagai macam upaya telah kami lakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.
1. Updating dan pemetaan data potensial PAD
2. Inovasi pembayaran non tunai (Mobile banking)
3. Penjajakan kerjasama dengan BPN dalam Penetapan NJOP PBB
4. Instensifikasi penerimaan melalui berbagai strategi seperti PBB goes to mall, pelayanan mobil keliling, door to door penagihan WP Potensial, Uji Petik untuk Objek Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan dan Sosialisasi
5. Mengintegrasikan sistem tata kelola dan pengawasan melalui sistem informasi yang sejalan dengan amanat pemerintah pusat melalui Komisi pemebrantasan Korupsi
( KPK )
Untuk sektor PBB Masyarakat Kota Jambi dapat melakukan pengecekan informasi tagihan secara online yang dapat diakses melalui ( infotagihan.kotajambi.web.id), serta BPPRD Kota Jambi mendukung program pembayaran non tunai dengan melakukan kerjasama dengan bank-bank terkait sebagai mitra pembayaran pajak bumi dan bangunan diantaranya, Bank 9 Jambi, BNI, Cimb Niaga Syari’ah, Bank Bukopin, Obc Nisp, Bank BTN, Pos Indonesia.
Masukan untuk Kementerian Keuangan untuk merevisi UU 28 tahun 2009 . agar mempertibangkan secara rasional menyangkut bagi hasil Pajak kendaraan bermotor antara Provinsi/Kabupaten /Kota. Selain itu juga karena seiringnya perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta belum banyaknya sumber-sumber potensi PAD disektor pajak yang belum terakomodir pada UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.