Penertiban Media Reklame yang tidak membayar pajak reklame

Dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak daerah sektor pajak reklame, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) hari ini (6/10/2017) melakukan upaya penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2016 kembali melakukan penertiban dan penindakan terhadap media-media reklame yang penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan tegas ini dilakukan BPPRD Kota Jambi untuk percepatan peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame. Penertiban reklame yang dilakukan hari ini hingga beberapa hari kedepan dilakukan karena belum memenuhi kewajibanya membayar pajak reklame pada Pemerintah Kota Jambi.

Penindakan ini juga dimaksudkan memberikan shock therapy untuk menimbulkan efek jera kepada wajib pajak/penyelenggara reklame. harapannya kedepan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak relame/penyelenggara reklame dalam pemenuhan kewajibannya dibidang perpajakan daerah.

Penertiban dan penindakan ini akan terus dilakukan terhadap objek pajak reklame diseluruh wilayah Kota Jambi secara maraton sebagai bentuk dari penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi. Pajak Kito untuk Kito Lah !!!